contoh kasus otonomi daerah. (11). contoh kasus otonomi daerah

1 Latar Belakang Masalah 1. 10. Pendahuluan Sebagai suatu bangsa, Indonesia merupakan negara yang terdiri atasotonom mengimplementasikan sistem desentralisasi, di mana keberhasilan masing‐masing daerah otonom di dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sangatlah beragam. Menurut dia, otonomi daerah dalam pengelolaan dana dekonsentrasi pendidikan masih setengah hati. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan Iayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contohnya pada tahun 1930 dunia mengalami masalah. instrumen Subsidi Daerah Otonomi (SDO) dan bantuan pembangunan (INPRES), menjadi sistem money follow function melalui perimbangan keuangan. Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas tidak mencerminkan otonomi luas. Masyarakat. Harapan dampak positif dari masyarakat daerah untuk daerahnya sendiri bergantung kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. politik di Indonesia. Kabupaten Cirebon 15 b. Karanganyar – Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Setda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, S. HARAPAN-HARAPAN DARI PELAKSANAAN. Positif. b. 2. Hal ini salah satunya terlihat dari masih maraknya kasus korupsi di pemerintah daerah. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". OTONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan) 1 Jauchar B. HARAPAN-HARAPAN DARI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH otonomi daerah bukanlah jawaban yang final. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi. Laporkan Akun. Martadinata No. Pelaksanaan Otonomi Daerah Pengertian Otonomi Daerah Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik Tanggung Jawab dan Disiplin Masyarakat Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional ; 4. Harian Kompas; Kompas TV; Sonora. merdeka. Daerah ini mampu membuat program inovatif untuk menjawab permasalahan masyarakat," puji Mendagri Tjahjo Kumolo. Inilah sebuah tragedi sekaligus ironi dalam tata kelola pemerintahan kita. 2. Dibaca Normal 2 menit. Kasus Pembunuhan Koki di TPU Chober, Pelaku Sempat 2 Kali Gagal Bunuh. Next. SAMARINDA – Program otonomi daerah (Otda) melalui pemekaran daerah di Indonesia telah memasuki usia 22 tahun. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro. (ANTARA /Wahyu Putro A) Jakarta (ANTARA News) - Pemberlakuan desentralisasi/otonomi daerah yang diterapkan sejak 2001 masih dibayangi sejumlah kendala dalam 20 tahun Reformasi, kata Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Dampak Negatif Otonomi Daerah. Di samping itu,. Abstract. Di satu sisi, otonomi daerah diterapkan dengan harapan bahwa pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki kewenangan atau otonomi untuk. Demosntrasi di FreeportFoto: AP. Otonomi seakan-akan merupakan kebaikan hati pemerintah pusat sehingga tidak ada dialog. Memang sudah banyak artikel-artikel, baik dalam koran, majalah, maupun jurnal ilmiah tentang otonomi daerah terse-but. TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA ANALISA ARTIKEL OTONOMI DAERAH Oleh : Nama : Danang Kusuma NIM : 1431140042 Kelas : MI-1D PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN 2014 Artikel Asli PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DI BALI Seiring dengan perkembangan reformasi di Indonesia, Pembangunan Nasional di Indonesia lebih menekankan pada prinsip-prinsip. Otonomi khusus setidaknya dapat diberikan dengan pertimbangan: konflik, sejarah dan budaya, daerah perbatasan, ibukota negara dan. com - 29 April 2021 . 5 Kesimpulan Pada Penutup Makalah Otonomi Daerah 1. Faizal Hasta Ahmadani. 1. Thoha, M. Contoh kasus, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang menuai penolakan sejumlah daerah. Sebaggai contoh, data dari Departemen Dalam. 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah memberikan perubahan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. 1. 01 / MEN /. Kedua, potensi kekosongan peraturan di daerah. Kabupaten Pengunungan Bintang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang berusaha memacu pembangunannya di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. “Kalau kita lihat dari data KPK, sudah ada 114 kepala daerah sejak 2004 sampai sekarang, dengan paling besar itu bupati dan wali kota diikuti gubernur. 3 Tujuan Makalah Otonomi Daerah 1. Tingkat Kabupaten 33 a. Pelaksaan kebijakan otonomi daerah ditakutkan akan memicu konflik antara masyarakat pada daerah. 10 2. Dalam kenyataannya, otonomi daerah yang dalam hakikatnya merupakan suatu tujuan yang sangat baik bagi kemajuan bangsa ini, justru banyak sekali terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, tidak hanya di tingkat. EKONOMI TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011). Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari. Blog ini menurut saya bagus . kasus sengketa batas daerah baik yang diakibatkan pemekaran daerah otonom baru yang melibatkan daerah lama dengan daerah baru. Rentan terjadinya KKN dan permasalahan lainnya yang bisa berdampak pada pemerintah pusat karena kurangnya pengawasan. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan saat ini Indonesia memiliki daerah otonom sebanyak 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota. Jenis penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Pemprop NTT 25 9. Nanggroe Aceh Darussalam. Tapi, walaupun begitu selama peraturan yang ada saling melengkapi, tidak akan menimbulkan masalah. Namun, meskipun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. "Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 43. Cek contoh otonomi daerah di jakarta DKI Jakarta menjadi daerah. Sebutkan 8 contoh kasus tentang otonomi daerah - 12646907. XV / MPR / 1998. 3. Kewenang daerah otonom berlaku di tingkat dari provinsi, kabupaten, maupun kota. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. kesetaraan politik ( political equality ). 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. 25 September 2023 16:24. View/ Open. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mewujudkan proses demokrasi politik, yakni melalui partai politik dan DPRD. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. Titik berat otonomi daerah pada level kabupaten/kota menjadi kendala utama bagi pemerintah propinsi dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah ini. Konsep Sentralisasi. Dengan inovasi tersebut, menurut Mendagri, Kabupaten Banyuwangi berhasil. 24 . Polisi Gelar Perkara Kasus Dugaan Penipuan Aplikasi Binomo, Akan Masuk Penyidikan jika Ditemukan Unsur Pidana. Pemberlakuan otonomi khusus di Aceh, tidak dapat berjalan. Pengertian daerah otonom dan otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non pemerintah yang berada di daerah. 1. Krisis tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus kepala daerah yang melanggar aturan. Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan 108 Daerah sekaligus is juga Kepala Wilayah yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Kewenangan yang. Kelua, Samarinda - 75411 Telp. , membuka secara resmi acara Lokakarya Berbasis Gender Tahun 2019. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. Dampak Positif. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah. Sedangkan. Karena itu, di tengah perdebatan panas omnibus law, pemerintah daerah (pemda) merupakan elemen penting yang aspirasinya perlu didengar Pusat dan DPR. Pengamat menilai pernyataan itu seharusnya menjadi "tamparan" buat pemerintah Lampung. Witono, Toton. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di. Oleh Pak Alex Diposting pada Agustus 26 20. Ada beberapa hal yang menandai adanya otonomi daerah di Indonesia, misalnya: diserahkannya berbagai urusan kepada daerah, pemilihan kepala daerah. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru. Secara terpisah pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. "Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan pemda yang efektif. Otonomi daerah (Otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. dengan otonomi daerah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mengedapankan kasus-kasus lokal pula. Kabupaten Garut 37. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. " Sosio Konsepsia, 2007, pp. ANALISIS PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATENPONTIANAK. Mengatasi krisis 1997. Jakarta: lkatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Daerah. 7 Contoh Daerah Otonom Beserta Manfaat dan Pengertiannya. Penerapan otonomi daerah artinya pemerintah harus siap dengan segala kebijakan dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Indonesia Dan Pelaksanaannya Dalam Otonomi Daerah. OTONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan) 1 Jauchar B. guna menampung dana-dana bantuan luar negeri yang menjadi tanggung jawab pusat namun pelaksanaannya diserahkan ke daerah. Penelitian ini menggali pelaksanaan otonomi daerah di tingkat bawah dan mengungkap perannya dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan melalui kasus penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi. telah melahirkan otonomi daerah. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dalam banyak kasus, pemda masih menghadapi kendala seputar propesiona litas dan integritas. Mendorong berkembangnya partisipasi rakyat dalam berbagai aspek pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan. Sejauh ini, pemda belum tampak terlibat dalam pembahasan omnibus law. com - Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya otonomi daerah. “Sejak awal pelaksanaan hingga saat ini, otda di Kaltim berjalan sukses bahkan banyak daerah sudah berkembang dengan baik,” kata. Kader Partai Golkar terbukti dan dinyatakan bersama karena telah menyuap eks Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan advokat bernama Maskur Husain senilai Rp1,695 miliar. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri dari. Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berikut beberapa contoh kebijakan publik secara umum: Penetapan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan,parker dan lain-lain. , Kebijakan. Penerapan Otda yang dilakukan sejak 1999 juga memberikan kepala daerah terpilih berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing. Berikut lima prinsip otonomi daerah: 1. 1. Jumlah PNS di Kabupaten Sumba Timur sebelum dan setelah otonomi daerah 18 6. Kabupaten Ciamis 27 III. 2. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh otonomi daerah di Indonesia yang dapat pembaca pelajar agar semakin memahami otonomi daerah seutuhnya. 10. Dengan kata lain ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan terkait dengan implementasi otonomi daerah. Kedua, melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. Sumber Antara. 1. Faizal Hasta Ahmadani. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Tingkat Propinsi 32 2. Kebijakan pemekaran daerah justru memunculkan beragam persoalan baru antara lain pecahnya konflik horizontal, meluasnya praktek korupsi hingga bertambahnya beban keuangan negara. Vox Pop. Seharusnya aparat daerah lebih mengedepankan kejujuran dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga hal-hal yang. 03 Feb 2015 20:02. 2. Namun pada saat ini,masih terdapat beberapa. Contoh Pemda Dengan Tren IKF Tidak Datar/Non-flat. Kabupaten Cirebon 15 b. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Suatu kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi di lakukan dengan langkah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan. 24/09/2023, 09:00 WIB. Jumlah kasus korupsi di daerah ternyata lebih banyak dibandingkan dengan. Upaya Penanggulangan Korupsi Pada Otonomi Daerah adalah Preventif Membangun etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta, Memulai dari diri sendiri, dari sekarang dan dari yang kecil untuk menghindari korupsi, Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai. Sesuai pasal 1 ayat 2 UU no 32 tahun 1999, yang dimaksud Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. Nurhadi Sucahyo. Sebutkan 8 contoh kasus tentang otonomi daerah - 12646907. 5Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, hal. Dalam hal ini, humas pemerintah daerah (Pemda) di era otonomi daerah seharusnya tidak hanya sekedar menginformasikan. dkk, 2008, Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh,. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan OTONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan) 1 Jauchar B. Tiga pekan terakhir ini Papua menjadi sorotan luas setelah meletupnya kerusuhan di beberapa kota, antara lain: Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Jamson Siallagan (Dosen Character Building, Universitas Bina Nusantara, Jakarta) Oleh: Jamson Siallagan Sistem otonomi daerah sebenarnya memberikan langkah positif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. 28 Juni 2023 - 08:28 WIB. Kedua UU otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Laica, 2007. Beberapa kasus muncul di Papua sebagai akibat kesalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, antara lain kasus Freeport dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, dalam pelak-sanaannya, otonomi daerah justru menimbulkan berbagai konflik Kasus ini memicu keprihatinan masyarakat meski persoalan ini merupakan kasus klasik yang sudah menjadi makanan sehari-hari selama penerapan 20 tahun otonomi daerah. DUNIA USAHA DAN REGULASI DAERAH 31 1.